DENPASAR, G-SPORTS.ID – Menjelang digelarnya Musyawarah Nasional (Munas) Taekwondo Indonesia pada 4 September mendatang, Letjen TNI Purn Thamrin Marzuki tiba-tiba memutuskan membatalkan diri dari posisinya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Taekwondo Indonesia masa bakti 2019-2023.
Saya Ketum PBTI masa bakti 2019-2023, demi menjaga situasi yang kondusif menjelang Munas, menjaga soliditas Pengprov dan pengurus PB.
TI yang sudah terkotak-kotak kemarin saat mencari dukungan hingga saat ini, dan untuk prestasi olahraga Taekwondo yang akan datang, maka saya menghadapkan Bapak Ketum KONI Pusat.
Saya menyatakan mengundurkan diri sebagai Ketum PB.TI dan Calon Ketum PB.TI masa bakti 2023-2027, kata Thamrin Marzuki dalam keterangan resmi, Kamis (31/8/2023) usai memimpin rapat dengan beberapa Pengprov TI.
Usai rapat tersebut, Thamrin langsung menyerahkan surat pengunduran diri kepada Ketum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Pusat Letjen TNI Purn Marciano Norman.
Mengetahui hal ini, mantan Ketua Umum Pengurus Provinsi (Pengprov) TI Bali, Anak Agung Lan Ananda langsung mengisyaratkan, dan beranggapan bahwa sikap mundurnya Thamrin Marzuki sebagai Ketua Umum PBTI 2019-2023 dan Calon Ketua Umum PBTI periode 2023-2027 sebagai sikap menawarkan lepas dari tanggung jawab serta kutipan kekanak-kanakan.
“Jika sikap pemimpinnya seperti ini, bagaimana mau nyuruh atlet berjiwa peraturan ? Ngambek karena nggak dapet suara boleh, tapi selesaikan tanggung jawabnya jangan sampai kabur seperti tergelincir.”ledeknya.
Lan yang mantan Taekwondoin Bali tahun 1980-1990an ini juga mengambil soal Laporan Pertanggungjwaban (LPJ).
“Lah kalau dia mundur, siapa yang akan mempertanggungjawabkan penggunaan kartu kredit sebesar 96 juta tanpa penjelasan?, terus siapa yang akan mempertanggungjawabkan 3.6 Milyar uang dari kementerian untuk pra-olimpik, siapa yang akan mempertanggungjawabkan uang Ujian kenaikan tingkan yang dikumpulkan dari jutaan anggota seluruh Indonesia?
“Ini bahaya kalo dibiarkan. Cabang olahraga Taekwondo bisa dijadikan sapi perahan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini pernah terjadi di Pengkab TI Badung dimana Ketuanya mundur sebelum waktunya untuk menghindari tanggung jawab.
TI Badung yang kala itu dipimpin Tjin Johanes adalah yang paling banyak mendapatkan pelatihan suntikan dana di Bali. Anehnya Ketum Pengprov TI Bali membiarkan.
Sekarang mantan Ketum TI Badung itu malah jadi bagian softwarenya PBTI.
“Saya jadi curiga, jangan-jangan ini sebuah modus operandi untuk keuntugan pribadi dengan menjadikan cabor sebagai tempat cari duit, katanya.
Lan yang juga master Hyonosis ini disebut-sebut sebagai embrio timses Richard Tampubolon ini menghimbau kepada seluruh pemilik suara untuk tetap melangsungkan Munas sesuai surat pemberitahuan munas yang sudah dikeluarkan, sehingga pengembalian mandat ke Koni tidak di salahgunakan, karena hal tersebut sudah menyalahi aturan.
Koni seharusnya tidak terlibat dalam cabor internal, namun hanya bertugas mendaftarkan keanggotaannya. Sehingga secara logika dan AD/ART organisasi, pengembalian mandat adalah kepada pemilik suara yang memberikan mandat saat munas 2019.
Kok ke Koni? Bintang 3 nggak ngerti aturan atau ada agenda tersembunyi ? tegas Lan dalam rilis yang dikirim ke media ini.
