BANDUNG, G-SPORTS.ID – Musyawarah Daerah (Musda) ulang DPD Perbasi Jawa Barat tahun 2026 telah selesai dan berlangsung sangat demokratis.
Hasilnya, tidak mengalami perubahan dari Musda sebelumnya pada Februari lalu dimana Epriyanto Kasmuri tetap terpilih sebagai Ketua Umum Perbasi Jawa Barat untuk periode 2026-2030.
Namun, dibalik pelaksanaan Musda ulang tersebut, menyisakan pertanyaan dan perhatian publik terhadap mekanisme pengelolaan dana pendaftaran peserta.
Dalam tata tertib Musda, disebutkan bahwa dana pendaftaran yang disetorkan oleh para calon kepada rekening DPP Perbasi akan digunakan untuk mendukung kebutuhan penyelenggaraan acara Musda.
Hal ini kemudian memunculkan pertanyaan kritis: apakah mekanisme penggalangan dana melalui biaya pendaftaran calon merupakan praktik yang lazim dan tepat dalam penyelenggaraan organisasi olahraga? Ataukah justru terdapat potensi bahwa para calon dimanfaatkan sebagai sumber pendanaan kegiatan, sehingga pihak terkait seperti KONI Jawa Barat maupun DPP tidak perlu mengeluarkan anggaran?
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal DPP Perbasi, Nirmala Dewi, menyampaikan bahwa dana pendaftaran dari kedua calon, setelah dikurangi biaya penyelenggaraan Musda, sepenuhnya akan dialokasikan kembali kepada DPD Perbasi Jawa Barat.
Menurut dia, dana tersebut akan digunakan untuk mendukung program pengembangan bola basket di Jawa Barat. Meski demikian, pertanyaan lanjutan tetap mengemuka.
Publik mulai mencermati apakah pembentukan caretaker yang sempat terjadi sebelumnya juga memiliki kaitan dengan upaya pengumpulan dana, atau terdapat agenda lain yang belum sepenuhnya terungkap.
Menanggapi isu ini memaksa Epriyanto Kasmuri sebagai ketua terpilih angkat bicara. Ia menegaskan bahwa mekanisme pendaftaran merupakan hal yang sah selama disepakati oleh seluruh pihak yang terlibat. Namun, ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana tersebut.
“Pendaftaran itu sah saja, selama ada yang mendaftar berarti semua pihak menyepakati. Tapi yang perlu menjadi perhatian adalah transparansi penggunaan dana tersebut. Jangan sampai panitia caretaker menyusun anggaran tanpa dasar yang jelas atau terkesan semena-mena. Itu yang harus kita jaga bersama demi menjaga integritas semua pihak,” kata Epriyanto membeberkan.
Dengan berbagai dinamika yang terjadi, publik kini berharap sebuah komitmen yang nyata dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa tata kelola organisasi berjalan secara transparan, profesional, dan menjunjung tinggi integritas, demi kemajuan bola basket di Jawa Barat. ***
